JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pimpinan DPR RI menuju ruang sidang paripurna.
Rapat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum Ketua DPR membuka sidang paripurna. Presiden Prabowo kemudian menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar ekonomi bangsa, dan memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang dinilai penuh tantangan dan ketidakpastian. Menurutnya, dinamika internasional saat ini turut memengaruhi situasi ekonomi nasional sehingga pemerintah harus merespons dengan langkah yang terukur dan hati-hati.
“Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” katanya.
Selain menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah disebut terus berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional.
Beberapa prioritas yang disoroti pemerintah meliputi ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, serta sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan.
