TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi tuan rumah Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi dalam rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Hotel Novotel BSD City, Rabu (29/4/2026).
Forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarwilayah penyangga DKI Jakarta, termasuk daerah di Banten dan Jawa Barat, dalam merespons kebijakan aglomerasi dari pemerintah pusat.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas daerah di tengah pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wilayah yang sudah saling terhubung secara ekonomi dan sosial,” kata Maesyal.
Ia menyebut, salah satu fokus utama dalam forum ini adalah integrasi transportasi dan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan MRT yang menghubungkan Jakarta dengan Tangerang.
“Pengembangan MRT Jakarta–Tangerang menjadi kebutuhan mendesak agar mobilitas masyarakat lebih efisien dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain transportasi, isu lingkungan juga menjadi sorotan. Pemkab Tangerang tengah mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Integrasi dari sisi akses hingga teknologi pengolahan penting agar sampah bisa memberi nilai tambah berupa energi listrik,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Maesyal menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan dan pertanian melalui sinkronisasi program pembangunan berbasis desa.
“Aglomerasi jangan hanya menguntungkan industri besar, tapi juga harus memperkuat petani dan UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan forum ini digelar sebagai respons atas kompleksitas pembangunan di kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur.
Menurutnya, tantangan seperti pengelolaan sampah, konektivitas transportasi publik, hingga ketahanan pangan membutuhkan solusi kolaboratif.
“Forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan inovatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif,” ujar Soma.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menilai konsep aglomerasi memiliki prospek besar jika tidak terhambat birokrasi yang rumit.
“Fokus pada isu sektoral, petakan masalah, dan langsung eksekusi. Pemerintah pusat siap menjadi jembatan dukungan kebijakan dan pendanaan,” kata Bima.
Ia berharap kerja sama antara Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan pemerintah pusat dapat menjadikan kawasan ini sebagai model pelayanan publik modern dan terintegrasi.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula Deklarasi Aglomerasi yang ditandai dengan permainan angklung bersama oleh perwakilan daerah di kawasan Jabodetabekpunjur.
Penulis : Riska
