JAKARTA — Pada 20 Oktober 2026, Partai Golkar genap berusia 62 tahun. Momentum ini bukan sekadar penanda usia, melainkan ujian bagi kekuatan politik yang sejak awal berdiri di atas gagasan bahwa politik adalah alat pengabdian, kerja, dan pembangunan bangsa.
Sebagai partai bertumpu pada doktrin “Karya Kekaryaan”, Golkar tidak boleh sekadar bangga mampu bertahan melewati berbagai era. Bertahan adalah satu hal, tetapi tetap relevan, berprinsip, dan berguna bagi Republik Indonesia adalah tanggung jawab yang jauh lebih berat.
Tantangan Pragmatisme dan Biaya Politik
Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang tak selalu berbentuk konflik terbuka, melainkan praktik politik transaksional, tingginya ongkos demokrasi, pragmatisme, serta polarisasi sosial. Pembengkakan biaya politik berisiko menyusutkan idealisme dan mengubah kebijakan publik menjadi komoditas.
Di tengah dinamika ini, Golkar harus menegaskan wataknya sebagai partai tengah. Namun, partai tengah bukan berarti bersikap aman atau menjadi penonton pasif saat kepentingan ekstrem mencoba menarik bangsa ke kiri atau ke kanan. Golkar harus hadir sebagai penjaga akal sehat kebangsaan.
Jalan tengah adalah keberanian menolak politik identitas yang memanfaatkan agama, suku, dan sentimen sosial demi kekuasaan. Jalan tengah juga berarti melawan populisme yang memanfaatkan kemarahan publik tanpa menawarkan solusi, serta menolak oligarki yang menutup akses rakyat terhadap kekuasaan.
Sekolah Kenegaraan dan Reformasi Kebijakan
Partai besar tidak boleh hanya berfungsi sebagai mesin pemenangan pemilu, tetapi harus menjadi sekolah kenegaraan untuk melahirkan kader bertindak objektif dan terukur.
Doktrin kekaryaan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, seperti:
- Memperkuat kedaulatan pangan dan membuka lapangan kerja.
- Membangun industri nasional dan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
- Memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan guna mencegah kecemburuan sosial.
Loyalitas Kepada Negara dan Regenerasi
Kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan daya kritis dan fungsi koreksi partai. Loyalitas kepada pemerintah dan koalisi harus ditempatkan di bawah loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, serta kepentingan negara.
Demokrasi juga harus dihidupkan melalui penghormatan terhadap hukum, keterbukaan kekuasaan, dan fungsi pengawasan parlemen yang kuat.
Di usianya yang ke-62, Golkar diharapkan membuka ruang regenerasi bagi kader muda yang berintegritas, kompeten, dan berani berpikir kritis. Bangsa ini membutuhkan partai yang konsisten menjaga arah serta konstitusi, demi memastikan jalan masa depan Indonesia tetap utuh, produktif, adil, dan demokratis.
Penulis : Redaksi
