Wikimedia Mulai Daftar PSE, Pemerintah: Semua Platform Wajib Patuh

Avatar photo

Rabu, 29 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengumumkan bahwa Wikimedia Foundation telah memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Langkah ini dilakukan setelah adanya komunikasi intensif antara pemerintah dengan pihak Wikimedia dalam beberapa waktu terakhir.

“Sejak 23 April 2026, sudah ada pertemuan dengan Wikimedia Foundation. Kami berhubungan langsung dengan kantor pusat di San Francisco dan juga menerima perwakilan mereka di kantor Komdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga :  Heru Subagia Tanggapi Sayembara Denny Indrayana Terkait Dokumen Pendidikan Gibran

Menurut Meutya, proses pendaftaran saat ini telah memasuki tahap awal berupa penyerahan dokumen ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, kewajiban pendaftaran PSE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang berlaku bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun global.

“Semua PSE wajib daftar, baik mancanegara maupun lokal, termasuk yang bersifat nirlaba,” tegasnya.

Meutya juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan langkah baru, melainkan sudah diterapkan sejak 2019 sebagai bagian dari upaya perlindungan pengguna dan penegakan hukum di ruang digital.

Baca Juga :  Kemenag Kabupaten Tangerang Sosialisasikan GEMAPATAS, Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

“Ini dalam kerangka perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Semua platform harus patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Pemerintah mengapresiasi sikap kooperatif Wikimedia yang bersedia mengikuti aturan nasional. Sebelumnya, platform tersebut sempat menghadapi potensi pemblokiran layanan jika tidak memenuhi kewajiban pendaftaran.

Melalui kesepahaman ini, pemerintah berharap kolaborasi dengan platform global dapat memperkuat ekosistem digital nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Penulis : Riska

Berita Terkait

OPINI: Menjaga Akal Sehat Kebangsaan di Usia ke-62 Partai Golkar
Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026 Usai Tundukkan Thailand Lewat Adu Penalti
2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Logis 08 Soroti Capaian Ekonomi dan Hukum
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Relawan Sebut Kepuasan Publik Capai 79,3 Persen
Firdaus Oiwobo Kembali Bersidang Setelah 2 Tahun, Begini Pesannya!
Sengketa Tanah 16 Hektare di Labuan Bajo Bergulir di Pengadilan, Dokumen Adat hingga Tiga SHM Dipersoalkan
Raffi Ahmad Hadiri Kemah Bhakti Satlinmas di Bandar Lampung, Ajak Generasi Muda Ikut Mengabdi
Desa Sodong Tangerang Masuk 30 Besar Nasional dalam Penanganan Stunting

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:35 WIB

Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026 Usai Tundukkan Thailand Lewat Adu Penalti

Senin, 28 September 2026 - 16:29 WIB

2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Logis 08 Soroti Capaian Ekonomi dan Hukum

Senin, 28 September 2026 - 13:18 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Relawan Sebut Kepuasan Publik Capai 79,3 Persen

Senin, 28 September 2026 - 11:38 WIB

Firdaus Oiwobo Kembali Bersidang Setelah 2 Tahun, Begini Pesannya!

Minggu, 27 September 2026 - 13:59 WIB

Sengketa Tanah 16 Hektare di Labuan Bajo Bergulir di Pengadilan, Dokumen Adat hingga Tiga SHM Dipersoalkan

Berita Terbaru